PERTEMUAN 2 - TUGAS METODE RISET

Nama : Amelia

NPM : 15209886

Kelas : 3EA11

Tema

Sumber Daya Alam

Judul, Pengarang, tahun

· Rekonstruksi Sistem Kepemilikan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat, Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI, 13/03/2011.

· Peran Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dwi Condro Triono, 03/06/2008.

· Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus : Tambang Minyak Blok Cepu), Irmadi Nahib, 01/08/2006.

Latar Belakang Masalah

JURNAL 1

Dalam laporan pemetaan sector ekonomi yang dipublikasikan Bank Indonesia, Kalimantan Timur menempati peringkat kedua setelah Papua sebagai provinsi yang memiliki keunggulan di sector pertambangan dan penggalian sedangkan Kalimantan Selatan menempati peringkat ketujuh.Pada sub sector minyak dan gas bumi, Kalimantan Timur tempati peringakat kedua di bawah Riau. Untuk sub sector pertambangan tanpa migas Kalimantan Selatan berada diperingkat ketiga di abwah Papua dan Nusa Tenggara Barat.Hanya saja limpahan kekayaan alam tersebut tidak serta merta mengangkat derajat kehidupan penduduk di Kalimantan secara adil dan merata apalagi untuk seluruh rakyat Indonesia.Justru negara melalui berbagai regulasi dan kebijakan membuka kesempatan luas terjadinya penghisapan ekonomi di Kalimantan.

JURNAL 2

Tanggal 24 Mei 2008 kemarin, rakyat Indonesia telah diberi “hadiah” oleh pemerintah Indonesia berupa kenaikan BBM sebesar 30%. Di tengah penderitaan dan beban hidup yang sudah sangat berat, rakyat Indonesia harus mendapatkan tambahan beban yang semakin berat lagi. Ini semua tentu saja adalah sebuah ironisme! Mengapa? Indonesia adalah negara produsen minyak. Indonesia memiliki banyak sumur minyak dengan kandungan minyak mentahnya yang sangat besar. Oleh karena itu, seharusnya dengan kenaikan harga minyak dunia yang sudah melangit ini, negara Indonesia dapat menjadi negara yang kaya raya. Setiap hari rakyat Indonesia bisa kebanjiran dolar. Namun, mengapa yang terjadi adalah sebaliknya? Fenomena di atas tentu saja merupakan sebagian kecil ironisme yang terjadi di Indonesia. Masih banyak ironisme lain yang terjadi di Indonesia.Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak hanya berupa minyak bumi.Negeri kita telah dikaruniai oleh Allah SWT dengan limpahan tambang dan mineral, beragam sumber energi, berjuta sumber kekayaan hayati, ditambah lagi dengan pesona alamnya yang sangat elok. Indonesia sangat layak untuk disebut sebagai “surga” katulistiwa, yang ribuan pulaunya membentang dari Sabang sampai Merauke. Sekali lagi, mengapa rakyatnya harus hidup seperti ditengah-tengah kobaran api “neraka” ?

JURNAL 3

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam. Sumberdaya alam (baik renewable dan non renewable) merupakan sumberdaya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi.Salah satu sumberdaya alam yang kita miliki adalah tambang minyak dan gas (MIGAS), yang termasuk dalam golongan sumberdaya non renewable. Sektor migas merupakan salah satu andalan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan pembangunan negara. Penerimaan migas pada tahun 1996 mencapai 43 persen dari APBN, dan pada tahun 2003 menurun menjadi 22,9 persen. Penurunan ini tampaknya akan terus terjadi. Cadangan minyak bumi kita dewasa ini sekitar 5,8 miliar barel dengan tingkat produksi 500 juta barel per tahun. Apabila cadangan baru tidak ditemukan dan tingkat pengurasan (recovery rate) tidak bertambah, maka sebelas tahun lagi cadangan minyak kita akan habis. Penemuan sumber minyak di Blok Cepu, merupakan salah satu prestasi kerja yang menggembirakan. Fenomena bahwa pendugaan stok cadangan sumberdaya tambang sangat sulit dilakukan, tingkat kegagalan pendugaan stok yang cukup tinggi serta memerlukan teknologi yang canggih, merupakan salah satu contoh bahwa penemuan cadangan sumber minyak baru disekitar lokasi yang sudah ditinggalkan bukan hal yang tidak mungkin. Dimasa mendatang, dengan kemajuan teknologi akan ditemukan lebih banyak lagi cadangan sumber minyak, baik di lokasi baru mapun di sekitar lokasi lama yang sebelumnya sudah ditinggalkan.Pro-kontra pengelolaan tambang minyak Blok Cepu merupakan peringatan dini bahwa pengelolaan sumberdaya (termasuk tambang minyak) harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepanjang waktu. Hal ini sesuai dengan postulat ekonomi sumberdaya, yaitu : efesiensi, optimality dan sustainablelity

Rumusan dan Batasan Masalah

JURNAL 1

1. Bagaimana perbandingan masalah ekonomi mengenai sumber daya alam yang trerjadi di Kalimantan?

JURNAL 2

1. Bagaimana sumber daya alam dalam tinjauan ekonomi mikro?

2. Bagaimana sumber daya alam dalam tinjauan ekonomi makro?

JURNAL 3

1. Bagaimana mengkaji permasalahan pengelolaan sumberdaya tambang minyak di Blok Cepu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan pendekatan ekonomi sumberdaya?

Tujuan Penelitian

JURNAL 1

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan wilayah yang kaya SDA justru mengalami pemburukan kinerja dari sisi kesejahteraan masyarakat.

2. Untuk mengetahui cara apa yang digunakan untuk merekonstruksi system kepemilikan atas SDA

JURNAL 2

1. Untuk mengetahui bagaimana sumber daya alam dalam tinjauan ekonomi mikro.

2. Untuk mengetahui bagaimana sumber daya alam dalam tinjauan ekonomi makro.

JURNAL 3

1.Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji permasalahan pengelolaan sumberdaya tambang minyak di Blok Cepu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan pendekatan ekonomi sumberdaya.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data deskriptif untuk memperoleh gamnbaran umum dalam mengkaji permasalahan pengelolaan sumberdaya.Berdasarkan data yang diperoleh, maka alat analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskripsi.Tujuan dari analisa deskripsi adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang masalah atau kejadian pada saat tertentu yang bersifat actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, data yang penulis gunakan adalah data kuantitatif.

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk masalah yang diteliti, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Diduga bahwa sumber daya alam sesungguhnya bukan terletak pada masalah langka atau tidaknya sumber daya ini, bukan juga pada masalah mahal atau tidaknya harga sumber daya alam ini di tingkat dunia. Termasuk juga, bukan masalah sulit atau tidaknya untuk mendapatkannya. Akan tetapi, semuanya hanya bermuara kepada keputusan politik ekonomi dari pengelolaan sumber daya itu sendiri.

Hasil dan Analisis

JURNAL 1

Secara nasional Kalimantan berkontribusi 9,20% terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto Indonesia yakni sebesar Rp422,7 trilyun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66,57% Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan disumbangkan oleh provinsi Kalimantan Timur.Besarnya kontribusi Kaltim terhadap pembentukan PDRB Kalimantan disebabkan oleh potensi pertambangan di provinsi ini jauh lebih besar dibandingkan provinsi lainnya. Struktur PDRB Kaltim sendiri 47,13% disumbangkan oleh sektor pertambangan. Hal ini berbeda dengan provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang peran sektor pertambangannya jauh lebih kecil masing-masing 1,48% dan 7,44%. Hanya provinsi Kalimantan Selatan saja yang sektor pertambangannya cukup besar yakni 21,40%.Meskipun PDRB Kaltim sangat besar bukan jaminan Kaltim tidak ada masalah. Justru provinsi yang paling kaya di Indonesia ini memiliki kinerja yang memprihatinkan dalam upaya mengangkat kesejahteraan rakyatnya.

Tabel Perbandingan Potensi dan Masalah Ekonomi di Kalimantan

No	Provinsi	PDRB 2009 ADHB( trilyun)	Kontribusi Nasional(%)	Ekspor 2010($ milyar)		Kontribusi Ekspor Nasional (%)	Jumlah Penduduk 2009(Juta)	Pengangguran Terbuka 2009 (%)	Tingkat Kemiskinan 2009 (%)
1	Kalimantan Barat	53,9	1,18	1,05	0,66		4,319	5,63	9,02
2	Kalimantan Tengah	36,2	0,79	0,44	0,28		2,086	4,53	6,77
3	Kalimantan Selatan	51,2	1,12	6,37	4,04		3,496	6,75	5,21
4	Kalimantan Timur	281,4	6,15	25,012	15,90		3,165	11,09	7,66

Sumber: BPS, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Februari 2011 dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial ekonomi Indonesia Agustus 2010, termasuk Berita Resmi Statistik dari BPS Provinsi di Kalimantan.

Tabel Tingkat Penghisapan Ekonomi di Kalimantan

Provinsi	PDRB Per Kapita/Bulan(Rp Juta)	Pengeluaran Perkapita/Bulan (Rp Juta)	Proporsi Pengeluaran Makanan (%)	Derajat Penghisapan (%)
Kalimantan Barat	1,039	0,395	58,49%	61,98
Kalimantan Tengah	1,446	0,448	60,38%	69,02
Kalimantan Selatan	1,220	0,498	52,30%	59,18
Kalimantan Timur	7,409	0,693	45,45%	90,65

Sumber: BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Agustus 2010..

Kalimantan adalah salah satu berkah Allah yang dianugerakan kepada kita selaku umatnya. Namun negara kita mengadopsi sistem Kapitalis-Sekuler maka yang terjadi bukan keberkahan yang kita raih melainkan kesengsaraan. Perekonomian kita dan kekayaan alam yang ada di atas bumi Kalimantan termasuk wilayah Indonesia lainnya menjadi obyek penghisapan Kapitalisme global dan Kapitalisme lokal.Karena itu merekonstruksi sistem kepemilikan SDA sesuai aturan Syariah menjadi agenda yang karena tidak bisa ditawar-tawar lagi jika kita secara sungguh-sungguh menginginkan pemecahan masalah. Rekonstruksi ini membutuhkan kesadaran dan politicall will dari semua kalangan khususnya negara. Rekonstruksi ini juga harus diikuti dengan pengadopsian Syariah secara totalitas baik dalam wujud sistem kenegaraan dan politik, maupun dengan rekonstruksi sistem perundang-undangan dan penerapan politik ekonomi Islam.

JURNAL 2

Sumber Daya Alam dalam Tinjauan Ekonomi Mikro

Dalam tinjauan ekonomi mikro, setiap komoditas yang banyak dibutuhkan manusia, yang menguasai hajat hidup orang banyak, dapat dikategorikan sebagai komoditas yang bersifat inelastis. Komoditas yang bersifat inelastis maknanya adalah, seberapapun harga yang berlaku terhadap komoditas ini, maka masyarakat akan tetap membelinya dalam jumlah yang relatif sama. Oleh karena itu, seberapapun kenaikan harga yang akan terjadi pada komoditas ini, jumlah permintaan terhadap komoditas ini akan relatif tetap.Komoditas yang bersifat inelastis, jika digambarkan dalam bentuk kurva permintaan, maka bentuk kurvanya akan memiliki slope (kemiringan) yang bersifat tajam atau curam.

Jika kita memahami bahwa sumber daya alam adalah termasuk dalam kategori komoditas yang bersifat inelastis, maka konsekuensinya adalah: jika komoditas ini mengalami kenaikan harga, maka pendapatan total (total revenue) yang akan didapatkan oleh para penjual komoditas ini (produsen) akan semakin tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi harga komoditas ini, maka akan semakin besar pendapatan total yang akan diperoleh para penjualnya. Dalam teori ekonomi mikro, hal itu dapat dilihat dengan menggunakan rumus penghitungan Pendapatan Total sebagai berikut:

TR = P X Q

TR (Total Revenue) adalah pendapatan total. P (Price) adalah harga dari barang yang dijual. Q (Quantity) adalah jumlah barang yang diminta. Maka, dengan menggunakan ilustrasi kurva permintaan seperti di atas kita dapat melihat perubahan total pendapatan yang akan diperoleh jika komoditas yang bersifat inelastis tersebut mengalami kenaikan harga.

Sumber Daya Alam dalam Tinjauan Ekonomi Makro

Naik turunnya harga dari komoditas SDA ini akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap naik turunnya biaya produksi. Selanjutnya, naik turunnya biaya produksi ini tentu juga akan berpengaruh langsung terhadap naik turunnya produksi nasional secara agregat. Dengan menggunakan pendekatan kurva AS-AD, kita dapat mengetahui bagaimana dampak yang akan ditimbulkan terhadap kondisi perekonomi secara makro, jika harga komoditas SDA ini mengalami kenaikan.

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan dengan gamblang bahwa apabila harga komoditas SDA mengalami kenaikan, maka secara ekonomi makro akan mengakibatkan terjadinya inflasi, yaitu harga-harga secara umum mengalami kenaikan, sekaligus di sisi lain akan meyebabkan pendapatan rakyat di negeri itu mengalami penurunan, alias rakyat akan menjadi semakin miskin.

JURNAL 3

Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (open pit mining), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan.Penambangan terbuka tidak hanya pada kawasan budidaya tapi juga pada kawasan hutan lindung.Pemerintah jangan mengorbankan sumberdayanya untuk kepentingan Negara asing dengan untuk merubah undang-undang, seperti yang dilakukan terhadap UU 41 tahun 1999 tetang kehutanan, yang melarang melakukan penambangan terbuka dilakukan di areal hutan lindung. Tetapi akibat tekanan negara asing dan mental para birokrat dan parlemen yang borok, maka undang-undang tersebut dirubah (dibeli) sehingga perusahaan penambangan bisa melakukan penambangan terbuka di hutan lindung seperti tertuang di Peraturan Permerintah No 1 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.Indonesia harus mengupayakan terciptanya sistem struktur hukum dan peraturan perundangan yang yang transparan. Kondisi ini diperlukan untuk menghormati nilai keabsahan kontrak itu sendiri, selain bisa memberikan gambaran yang lebih jelas menyangkut wewenang lembaga administrasi pemerintahan yang bertanggungjawab menjalankan hukum dan kebijakan pemerintah demi peningkatan kesejahteran masyarakat. Kondisi ini sesuai dengan postulat ekenomi sumberdaya alam, yakni : efesiensi (antar penduduk), optimality (antar sumberdaya) dan sustainablelity (antar generasi).

Dalam pengelolaan (ekploitasi) tambang minyak untuk kesejahteraan masyarakat, maka harus dilakukan :

1.Untuk menjaga iklim investasi dalam rangka menstimulasi kegiatan eksplorasi tambang di Indonesia, maka kepastian penegakan hukum serta iklim fiskal yang stabil mutlak harus dilaksanakan.

2.Perubahan pendekatan sistem pengelolaan, yakni dari pendekatan ekonomi mikro menjadi pendekatan ekonomi sumberdaya. Ekonomi sumberdaya dengan etika utilytarianisme bertujuan mensejahterakan masyarakat seoptimal mungkin untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

3.Ektraksi optimal sumberdaya alam tak pulih (tambang minyak) dipengaruhui oleh discaunt rate (suku bunga). Bila suku bunga bank tinggi, maka akan memacu kegiatan eksploitasi secara besar-besaran pada saat sekarang.

4.Perekaman dan penyajian kondisi SDA dan juga nilai ekonomi (valuasi ekonomi) SDA dalam bentuk peta digital, mutlak diperlukan dalam rangka penilaian dampak kegiatan eksploitasi. Pemanfatan teknologi penginderan jauh dan sistem informasi geografis dapat membantu mempercepat dan memudahkan ”perubahan kondisi SDA dan lingkungan”.

5.Penurunan kesejahteraan masyarakat akibat adanya ekternalitas yang disebabkan oleh kegiatan ekploitasi sumberdaya oleh perusahaan, maka masyarakat sekitar harus diberi ganti rugi (kopensasi) agar kesejahteraan meningkat.

Sumber Jurnal

· http://www.jurnal-ekonomi.org/rekonstruksi-sistem-kepemilikan-sda-untuk-kesejahteraan-rakyat/

· http://www.jurnal-ekonomi.org/peran-negara-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam/

· http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/assets/News/Artikel- pdf/Pengelolaan%20sumberdaya%20tidak%20pulih%20berbasis%20ekonomi%20sumberdaya%20 studi%20kasus%20tambang%20minyak%20Blok%20Cepu.pdf

Dosen : Prihantoro

Tugas Pertemuan l - Metode Riset

Nama : Amelia

NPM : 15209886

Kelas : 3EA11

· Judul, Nama Pengarang, tahun

1. Krisis Moneter Indonesia dan Ekonomi Rakyat, Bayu Krisnamurthi, 2002

2. Krisis Moneter Indonesia, Frans Seda, 2002

3. Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF, Saran, Lepi T. Tarmidi 1999

· Latar Belakang Masalah

a) Fenomena

1. Krisis moneter yang diawali oleh krisis nilai tukar tersebut sebenarnya telah lama diperkirakan dan telah diduga meningkat peluangnya saat pergantian abad.Ketika nilai tukar jatuh, maka non ekonomi-rakyat di Indonesia langsung terpukul telak oleh dua hal yang sangat mematikan: membengkaknya nilai hutang dolar dalam rupiah dan mahalnya biaya produksi yang selama ini berbasis input impor. Perusahaan-perusahaan tidak dapat lagi menunjukkan kinerja keuangan yang sehat, tidak dapat mengembalikan hutang, dan pada gilirannya menghancurkan sistem perbankan.Sampai pada tahap ini ekonomi rakyat masih belum merasakan dampak negatif yang terlalu besar dari krisis moneter. Bahkan banyak diantaranya yang mendapat ‘rejeki dolar’ karena harga produk yang dihasilkannya melonjak tinggi sejalan dengan peningkatan nilai dolar, seperti yang dirasakan para petani coklat dan para pengrajin yang memiliki konsumen di luar negeri. Hal tersebut terutama juga karena struktur kelembagaan yang diuraikan diatas.Lemahnya keterkaitan ekonomi rakyat dengan kapitalisme global yang menjadi sumber dari krisis moneter tersebut, telah menjadi ‘blessing in disguised’ bagi ekonomi rakyat.Namun ketika krisis moneter berlanjut menjadi krisis ekonomi (pertumbuhan ekonomi menurun, inflasi meninggi, banyaknya pegawai di PHK, meningginya harga pangan impor, pengurangan subsidi BBM, dan sebagainya) maka ekonomi rakyat mengalami tekanan yang semakin berat.

2. Krisis moneter Indonesia disebabkan oleh dan berawal dari kebijakan Pemerintah Thailand di bulan Juli 1997 untuk mengambangkan mata uang Thailand “Bath” terhadap Dollar US. Selama itu mata uang Bath dan Dollar US dikaitkan satu sama lain dengan suatu kurs yang tetap. Devaluasi mendadak dari “Bath” ini menimbulkan tekanan terhadap mata-mata uang Negara ASEAN dan menjalarlah tekanan devaluasi di wilayah ini.

3. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997, sementara ini telah berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Memang krisis ini tidak seluruhnya disebabkan karena terjadinya krisis moneter saja, karena sebagian diperberat oleh berbagai musibah nasional yang datang secara bertubi-tubi di tengah kesulitan ekonomi.

b) Penelitian Sebelumnya

1. Pada tahap inipun sebenarnya daya ‘survival’ ekonomi rakyat sangat tinggi. Dengan cepat terjadi perubahan-perubahan yang mendasar. Produk yang diimpor diganti dengan produk lokal atau produk impor yang lebih murah (fenomena motor Cina atau maraknya produk elektronik lokal dan impor yang “mereknya tidak dikenal sebelumnya”). Tekanan menjadi semakin berat lagi setelah krisis ekonomi juga memicu krisis sosial politik dan keamanan, serta serangkaian pilihan kebijakan dalam usaha untuk mengatasi krisis yang justru menempatkan ekonomi rakyat sebagai pihak yang dikorbankan. Perbankan dan ‘non-ekonomi-rakyat’ yang notabene menjadi penyebab krisis berusaha ‘diselamatkan’ dengan menggunakan dana trilyunan rupiah dari sumberdaya negara yang telah sangat terbatas, sebaliknya kegiatan ekonomi rakyat seolah ditinggalkan. Mencari hutang baru dan menerapkan sistem legal-formal-konvensional seperti menjadi hal yang dipaksakan harus ada, padahal kedua hal itu justru telah menunjukkan kemampuan menghadapi tekanan eksternal yang berat. Sebaliknya sistem ekonomi rakyat yang nyata-nyata telah mampu bertahan bahkan telah lebih berkembang selama krisis justru tidak diabaikan. Dalam kondisi rawan keamananpun, kegiatan ekonomi rakyat juga menjadi kegiatan yang paling rentan dan menderita, saat elite politik berdebat saling mengkritik dan membangun perbedaan pendapat.

2. Indonesia, yang mengikuti sistim mengambang terkendali, pada awalnya bertahan dengan memperluas “band” pengendalian/intervensi, namun di medio bulan Agustus 1997 itu terpaksa melepaskan pengendalian/intervensi melalui sistim “band” tersebut. Rupiah langsung terdevaluasi. Dalam bulan September/Oktober 1997, Rupiah telah terdevaluasi dengan 30% sejak bulan Juli 1997. Dan di bulan Juli 1998 dalam setahun, Rupiah sudah terdevaluasi dengan 90%, diikuti oleh kemerosotan IHSG di pasar modal Jakarta dengan besaran sekitar 90% pula dalam periode yang sama. Dalam perkembangan selanjutnya dan selama ini, ternyata Indonesia paling dalam dan paling lama mengalami depresi ekonomi. Di tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot menjadi –13,7% dari pertumbuhan sebesar +4,9% di tahun sebelumnya (1997). Atau jatuh dengan 18,6% dalam setahun.

3. Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia.Yang dimaksud dengan fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali, cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Namun di balik ini terdapat beberapa kelemahan struktural seperti peraturan perdagangan domestik yang kaku dan berlarut-larut, monopoli impor yang menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif. Pada saat yang bersamaan kurangnya transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidak pastian sehingga masuk dana luar negeri dalam jumlah besar melalui sistim perbankan yang lemah. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian besar tidak di hedge. Dengan terjadinya krisis moneter, terjadi juga krisis kepercayaan. Namun semua kelemahan ini masih mampu ditampung oleh perekonomian nasional.

c) Motivasi penelitian

1. Mendiskusi krisis moneter dalam konteks ekonomi rakyat tanpa bermaksud untuk terlalu menekan pada usaha pendefinisian.

2. Mengetahui penyebab terjadinya krisis Moneter di Indonesia

3. Menjabarkan secara luas krisis moneter dimana terdapat peran IMF didalamnya.

· Masalah

1. Bahwa ekonomi rakyat merupakan korban dari krisis moneter yang terjadi belum lama ini, terutama akibat timbulnya berbagai masalah setelah krisis terjadi (bukan oleh krisis moneter itu sendiri) dan akibat pilihan kebijakan yang diterapkan sebagai usaha mengatasi krisis. Oleh karenanya, yang harus dilakukan terutama adalah untuk merubah pendekatan kebijakan yang tidak memihak kepada ekonomi rakyat. Atau setidaknya yang perlu dikembangkan kebijakan yang ‘not-against’ atau netral terhadap ekonomi rakyat.

2. Selama dekade sebelum krisis, Ekonomi Indonesia bertumbuh sangat pesat. Pendapatan per kapita meningkat menjadi 2x lipat antara 1990 dan 1997. Perkembangan ini didukung oleh suatu kebijakan moneter yang stabil, dengan tingkat inflasi dan bunga yang rendah, dengan tingkat perkembangan nilai tukar mata uang yang terkendali rendah, dengan APBN yang Berimbang, kebijakan Ekspor yang terdiversifikasi (tidak saja tergantung pada Migas), dengan kebijakan Neraca Modal yang liberal, baik bagi modal yang masuk maupun yang keluar. Kesuksesan ini menimbulkan di satu pihak suatu optimisme yang luar biasa dan di lain pihak keteledoran yang tidak tanggung-tanggung. Suatu optimisme yang mendorong kebijakan-kebijakan ekonomi dan tingkat laku para pelaku ekonomi dalam dan luar negeri, sepertinya lepas kendali. Kesuksesan Pembangunan Ekonomi Indonesia demikian memukau para kreditor luar negeri yang menyediakan kredit tanpa batas dan juga tanpa meneliti proyek-proyek yang diberi kredit itu. Keteledoran ini juga terjadi dalam negeri. Dimana kegiatan-kegiatan ekonomi dan para pelakunya berlangsung tanpa pengawasan dan tidak dilihat “cost benefit” secara cermat. Kredit jangka pendek diinvestasikan ke dalam proyek-proyek jangka panjang. Didorong oleh optimisme dan keteledoran ini ekonomi didorong bertumbuh diatas kemampuannya sendiri (“bubble economics”), sehingga waktu datang tekanan-tekanan moneter, Pertumbuhan itu ambruk.Sementara itu terjadi pula suatu perombakan yang drastis dalam strategi Pembangunan Ekonomi. Pembangunan Ekonomi yang selama ini adalah “State” dan “Government-led” beralih menjadi “led by private initiatives and market”. Hutang Pemerintah/Resmi/Negara turun dari USD. 80 milyar menjadi USD. 50 milyar di akhir tahun 1996, sementara Hutang Swasta membumbung dengan cepatnya. Jika di tahun 1996 Hutang Swasta masih berada pada tingkat USD. 15 milyar, maka di akhir tahun 1996 sudah meningkat menjadi antara USD. 65 milyar – USD. 75 milyar.

3. Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah, hal ini dapat dilihat dari data-data statistik di atas, tetapi terutama karena utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sector rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya.Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar AS ini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia tidak akan mengalami krisis. Dengan lain perkataan, walaupun distorsi pada tingkat ekonomi mikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisis akan terjadi juga, karena cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan gempuran ini. Krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari berbagai faktor penyebab lainnya yang datangnya saling bersusulan.IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikannya dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Negara-negara sahabat yang menjanjikan akan membantu Indonesia juga menunda mengucurkan bantuannya menunggu signal dari IMF, padahal keadaan perekonomian Indonesia makin lama makin tambah terpuruk. Singapura yang menjanjikan l.k. US$ 5 milyar meminta pembayaran bunga yang lebih tinggi dari pinjaman IMF, sementara Brunei Darussalam yang menjanjikan l.k. US$ 1 milyar baru akan mencairkan dananya sebagai yang terakhir setelah semua pihak lain yang berjanji akan membantu telah mencairkan dananya dan telah habis terpakai. IMF sendiri dinilai banyak pihak telah gagal menerapkan program reformasinya di Indonesia dan malah telah mempertajam dan memperpanjang krisis.

· Tujuan Penelitian

1. Mendiskusi krisis moneter dalam konteks ekonomi rakyat: bagaimana posisi ekonomi rakyat ketika krisis ekonomi terjadi, apakah sebagai sebab atau penerima akibat; dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kesalahan serupa terulang dimasa depan.

2. Mengetahui penyebab terjadinya krisis moneter di Indonesia.

3. Menyusun suatu Programa Nasional untuk cepat keluar dari krisis dan mulai memulihkan kembali Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang mampu memberantas Pengangguran, Kemiskinan, Kebodohan, dan Hutang Nasional.